Jember, AGITASI.ID – Debat publik kedua Pilkada Jember 2024 disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU Jember. Debat menampilkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jember nomor 01, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan nomor 02, Muhammad Fawait-Djoko Susanto.
Dalam debat semestinya tentang solusi dan program yang akan ditawarkan untuk masyarakat Jember. Kali ini paslon justru malah saling buka-bukaan kasus.
Pada segmen isu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hendy Siswanto sebagai Calon Bupati (Cabup) paslon 01, mengajukan pertanyaan kepada Fawait terkait kasus dugaan korupsi dana bansos di DPRD Jawa Timur yang sedang diusut oleh KPK.
“Saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana bansos di DPRD Jawa Timur. Beberapa anggota DPRD Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai anggota DPRD Jawa Timur selama 10 tahun. Bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat Jember, bahwa Anda tidak terlibat dan akan menjadi tersangka sebagaimana beberapa rekan Anda ?” tanya Hendy saat debat yang berlangsung pada Sabtu malam (9/11/2024) pekan lalu.
Fawait yang pernah menjabat sebagai DPRD Jawa Timur dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Namun, ia kemudian menyerang balik dengan menyinggung kasus korupsi di lingkungan birokrasi Jember. Khususnya mengenai kasus Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Hadi Sasmito.
“Saya ketika menghadapi masalah seperti itu, kita harus pasrahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dan saya pastikan ketika saya memimpin saya tidak akan mengorbankan anak buah bisa dipenjara seperti yang terjadi kemarin,” jawab Fawait sambil tersenyum.
Fawait juga menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Sekda Jember merupakan yang pertama kali terjadi di kota tembakau tersebut. Di mana ada Sekda aktif terjerat kasus korupsi hingga masuk penjara.
“Dalam sejarah Jember dari dulu sampai hari ini, belum pernah ada sekda aktif terlibat korupsi, belum pernah ada sekda aktif masuk penjara. Maka saya pikir pemimpin yang baik, yang tidak mengorbankan anak buahnya,” lanjutnya.
Fawait tidak hanya menyinggung kasus Sekda Jember, tetapi juga menyinggung soal 13 kepala dinas yang diperiksa oleh aparat hukum. Ia menilai hal tersebut disebabkan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang relatif rendah.
“Bagaimana anak buahnya tidak dikorbankan, karena kita tau SAKIP kita terendah se-Jawa Timur. IRB kita juara 35 dari 38, mau berapa birokrasi lagi yang akan dihukumkan ?. Akhir-akhir ini, ada 13 birokrasi kepala dinas yang diperiksa oleh aparat, itu karena SAKIP dan IRB,” tutur Fawait dengan tegas.
Tidak cukup sampai di situ, di akhir paparannya, Fawait juga membahas soal kasus korupsi rel kereta api.
“Saya pastikan ketika kami memimpin, kami tidak akan ngutik-ngutik soal rel kereta api. Saya akan jaga, pak. Karena kalau nama saya clear and clean. Tapi ada kawan saya yang terlibat korupsi rel kereta api, yang jelas-jelas disebut tapi tidak akan saya tanyakan di tempat ini. Karena saya lebih muda, saya harus menjunjung asas praduga tidak bersalah,” jelasnya.
Situasi lumayan memantik Hendy. Lebih lanjut dirinya menanggapi balik dengan pernyataan tentang dana Bantuan Sosial (Bansos), yang pernah dialokasikan oleh Fawait kepada masyarakat Jember.
“Pertanyaan saya, sebenarnya ingin mengandung harapan, Anda itu tidak akan terjerat dalam kasus ini. Sebagai eksekutif di Kabupaten Jember. Saya ingin membantu Anda, untuk mengawal dan merawat program-program Bansos, yang Anda usulkan untuk masyarakat Jember selama 10 tahun. Oleh sebab itu, tolong tunjukkan, di mana titik-titik program Bansos tersebut. Agar kami bisa mengawal dan merawat bersama temen-temen jurnalis, kawan-kawan LSM, semua masyarakar tau, lokasinya di mana, nanti saya akan bantu untuk itu,” kata Hendy.
Debat ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat menjelang Pilkada Jember 2024. Di mana isu korupsi menjadi titik singgung antar paslon.