Agitasi.id- Rektor doyan pelesiran, sejumlah Aktivis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember berharap Menteri Agama, Nasaruddin Umar, lebih tegas mengatasi masalah pimpinan dan dosen kampus yang padat melakukan perjalanan dinas di akhir tahun.
Sebagaimana dilansir oleh banyak media kemarin, 15/11/2024, Menteri Agama baru-baru ini menyindir beberapa rektor perguruan tinggi agama negeri yang senang pelesiran menghambur-hamburkan uang negara. Beberapa aktivis UIN KHAS Jember merespons positif dan mendukungnya.
Nasaruddin menyoroti frekuensi seminar nasional yang hampir diadakan setiap minggu dengan mengundang banyak rektor, yang menurutnya dibiayai oleh anggaran negara.
“Setiap minggu ada seminar nasional, uang habis untuk perjalanan ke sana ke mari. Para rektor hadir hanya sebagai pendengar, bahkan sering tertidur, tanpa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Saya sering menyaksikan sendiri,” ujar Nasaruddin dalam Rapat Kerja Nasional Kemenag di Bogor, Jumat sebagaimana dilansir oleh CNN, (15/11/2024).
Nasaruddin juga terdengar menegur seorang rektor dari perguruan tinggi di Malang yang baru saja melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa memberi laporan ke Kemenag.
Merespons informasi yang beredar, beberapa aktivis UIN KHAS Jember memberikan dukungan pada Menteri Agama. Sindiran Nasaruddin dianggap sesuai dengan realitas yang terjadi dan menjadi masalah besar di kampus-kampus yang berada di bawah naungan Kemenag.
Beberapa aktivis, baik yang berasal dari intra maupun ekstra UIN KHAS Jember, berharap agar lebih dipertegas, termasuk pada UIN KHAS Jember. Pasalnya, menurut mereka, beberapa bulan ini pimpinan dan dosen kampusnya terlihat bergantian mengikuti dan mengadakan perjalanan dinas dengan alasan pengembangan mutu.
Menurut Syamsul Arifin, salah satu aktivis ekstra yang saat ini menjabat sebagai Kabid I Komisariat PMII UIN KHAS Jember, menganggapnya sebagai agenda yang hanya bertujuan menghabiskan anggaran.
“Kami bersepakat pada pak Menteri. Mestinya tidak hanya menyindir, perlu dipertegas. Saya pikir, tidak hanya Kampus di Malang dan juga tidak hanya soal menghadiri seminar di luar negeri. Di akhir tahun ini, semua ingin menghabiskan anggaran. Caranya, tentu dengan memperbanyak perjalanan dinas”, tuturnya, 14/11/2024.
Perjalanan dinas yang dilakukan tampak tidak wajar. Bahkan ia mengaku khawatir kegiatan yang terus menerus diadakan di luar kampus, sebab sangat merugikan mahasiswa.
“bukan hanya tak berguna untuk iklim akademik kampus. Pelayanan-pelayanan pada mahasiswa terhambat karena beberapa dosen hingga pimpinan tak bisa ditemui. Alasannya berada di luar kota”, tambahnya.
Kondisi ini mendorong para aktivis kampus, ke depannya, berencana mengadakan kajian serius mengenai kegiatan dosen dan pimpinan beberapa minggu terakhir. Apalagi, ternyata menteri telah memberikan warning , tentu besar harapan dapat bersinergi dalam hal mengatasi masalah ini.
Tidak hanya aktivis ekstra kampus, M. Noer Kholis Majid, salah satu pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) UIN KHAS Jember juga menyampaikan hal senada. Yang disayangkan, dalam pandangannya, rencana atau janji rektor dalam membangun iklim akademik yang bermutu.
“Apa guna rapat pengembangan mutu yang terus menerus dilakukan di luar kampus? Beberapa bulan terakhir, agenda dosen-dosen dan pimpinan sangat padat di luar kampus. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mengaku tak menerima bimbingan karena dosennya sibuk studi banding dan berkegiatan di luar kampus”, ungkapnya.
Sebagai pengurus senat, Majid menghimbau pada seluruh organisasi dan kelompok aktivis UIN KHAS untuk serius mengkritisi fenomena perjalanan dinas yang cukup padat itu.
“tugas utama dosen adalah melayani mahasiswa yang telah bayar ke negara, bukan menghabiskan uang negara. Pelesiran yang akhir-akhir ini masif, sebenarnya guna menghabiskan jatah anggaran saja. Sangat keliru, jika untuk menghabiskan uang negara, harus ditukar dan mengorbankan tugas utamanya di kampus”, tandasnya dengan tegas.
Majid sebenarnya sangat memahami bahwa perjalanan dinas cukup memiliki alasan logis dan tidak masuk dalam tindak pidana hukum. Hanya saja, tidak dapat dibenarkan secara etis.
“bukan korupsi, dan juga bukan pelanggaran hukum normatif. Namun soal moralitas dan kebijakan etis”, pungkasnya.
Ia mengaku banyak menemui mahasiswa yang mengeluh karena pimpinan dan dosen mereka ada di luar kota. Bahkan tidak hanya di tingkat strata 1 saja, beberapa mahasiswa pascasarjana juga mengaku demikian. Bukti konkretnya, beberapa persyaratan administrasi selalu tertunda disebabkan dosen yang berwenang tanda-tangan sedang dalam perjalanan dinas.
Para aktivis UIN KHAS Jember berharap Menteri Agama lebih serius dan tegas. Pasalnya, mereka telah mengamati bahwa pelesiran pejabat kampus di akhir tahun, sepertinya menjadi tradisi buruk di beberapa perguruan tinggi setiap tahunnya.(*)