JEMBER, AGITASI.ID – Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jember, pada Jum’at (21/02/2025). Aksi yang disepakati penandatanganan pakta integritas itu harus berakhir dengan jaminan anggota dewan siap mundur dari jabatan DPRD.
Adapun tuntutan yang dibawa saat aksi, di antaranya: menolak Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Rincian tuntutan berawal adanya revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang disetujui oleh DPR RI, terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik.
Selain itu, dilanjut dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang diatur oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 29 tahun 2025 menuai kontroversi. Bahkan berdampak terhadap anggaran pendidikan.
Semakin kompleksnya lagi, pemerintah membentuk BPI Danantara sebagai badan pengelola BUMN melalui investasi. Kebijakan ini menjadi bermasalah, karena tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen, yang mana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset negara.
Saat aksi berlangsung hujan turun mengguyur badan demonstran. Koordinator lapangan (korlap), Alfin Maulana menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada rakyat.
“Sebagai negara demokrasi, seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, keputusan dan kebijakan seharusnya berpihak kepada rakyat. Bukan kepada kaum elit, penguasa atau cukong-cukong negara,” kata Alfin dengan lantang di hadapan massa aksi.
Penyampaian aspirasi juga disampaikan dengan beberapa pertunjukan menarik. Mulai dari orasi, puisi, hingga rapper yang bait liriknya berupa aspirasi masyarakat.
Melalui proses yang sudah dilalui mulai dari kajian, konsolidasi, hingga semangat yang dibawa oleh sejumlah demonstran tentu harus dibayar tuntas dengan komitmen. Massa aksi juga mempertanyakan kepada DPRD Jember perihal komitmennya untuk satu suara bersama rakyat.
Aksi demonstrasi dilaksanakan secara tertib tanpa ada yang anarkis. Sebagai komitmen yang telah tertera pada pakta integritas aksi ini, seharusnya ditanda tangani oleh tujuh fraksi di DPRD Jember, namun ternyata hanya mendapat tiga fraksi saja.
Widarto sebagai Wakil Ketua DPRD Jember menyatakan sikap akan menyampaikan pakta integritas kepada ke empat fraksi yang tidak hadir. Selain itu, Widarto menjamin jika tidak sampai lengkap penandatanganan, maka akan turun dari jabatan DPRD.
“Saya Widarto, Wakil Ketua DPRD Jember dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung keputusan teman-teman semua yang ada di sini. Itu komitmen saya dan itu tadi sudah disampikan teman-teman mahasiswa, kalau kami tidak mampu meyakinkan empat fraksi ini, konsekuensi yang disampaikan, kami harus mundur,” tegas Widarto saat masih hujan.
Pakta integritas dalam hal ini masih ditandatangani oleh fraksi PDI-Perjuangan, fraksi Gerindra, dan fraksi Golkar. Jadi yang belum memberikan tanda tangan komitmen dari fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PKS dan fraksi PPP.