Oleh: Mashur Imam*
AGITASI.ID- Mari sudahi romantisme kosong yang membayangkan para kiai di elit Nahdlatul Ulama (NU) sedang bertengkar hebat karena perbedaan tafsir Ushul Fikih atau perdebatan mendalam tentang Manhajul Fikr. Jangan buang waktu untuk berhusnudhon demikian. Apa yang sedang terjadi di tubuh NU hari ini—telah terjadi berulang kali di masa lalu—sama sekali tidak ada urusannya dengan kesucian teologis. Namun mari secara jujur untuk melihatnya, sebagai pertunjukan banal perebutan kekuasaan, di mana dalil agama seringkali hanya menjadi stempel untuk melegitimasi syahwat politik praktis.
Jika melihat konflik PBNU 2025 yang diwarnai sabotase server hingga pemakzulan Ketua Umum, sangat naif jika menganggapnya sebagai perang ideologi. Semuanya sebenarnya perang antara “siapa memegang kendali atas siapa” dan “siapa mendapatkan jatah apa”.
Cek Sejarah! Konflik Awal Dimulai Dari Politik
Jangan naif melihat sejarah. Ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi pada 1952 dan menjadi partai politik, pemicunya bukan karena Masyumi tiba-tiba menjadi sesat secara akidah. Pemicunya jauh lebih politis, yakni perebutan jatah kursi Menteri Agama. Di bawah K.H. Wahab Chasbullah, NU menyadari bahwa “kemandirian” adalah kata halus untuk “kami butuh lapak politik sendiri agar tidak didominasi orang lain”.
Loncat ke era Orde Baru, keputusan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984 memang terdengar sangat suci dan spiritual. Tapi jika dipandang secara sosiologis, hal tersebut merupakan manuver politik tingkat tinggi (High Politics). Gus Dur berupaya menyelamatkan organisasi dari gencetan Soeharto dan memutus rantai ketergantungan pada PPP yang sudah tidak menguntungkan. Tidak heran, jika ada konflik yang menyertainya, antara kubu Cipete (Idham Chalid) dan kubu Situbondo. Semua sangat tampak murni soal siapa yang berhak menyetir gerbong organisasi, bukan soal perbedaan bacaan shalat.
Era Reformasi, Berawal Daro Drama PKB
Masuk ke era Reformasi, konflik NU semakin telanjang sebagai konflik aktor politik praktis. Hubungan PBNU dan PKB yang flaktuatif jadi bukti yang tak bisa dibantah. Sama sekali bukan perdebatan fikih di sana. Struktural PBNU merasa, “PKB itu aset kami, maka kami yang harus atur”. Melawan aktor PKB yang dengan lantang bersama berkata, “Kami partai berbadan hukum, jangan ikut campur.”
Ingat konflik 2004? Gus Dur marah besar bukan karena Hasyim Muzadi salah menafsirkan ayat, tapi karena Hasyim Muzadi maju jadi Cawapres Megawati dan menyeret gerbong NU ke dalam pertarungan elektoral. Disusul dari jejak konflik tahun 2008, Ancol vs Parung. Kala itu, Muhaimin Iskandar tidak berdebat soal teologi dengan Gus Dur. Mereka bertikai soal legalitas kepengurusan partai. Muhaimin menang lewat jalur hukum negara, bukan lewat jalur bahtsul masail.
Demikianlah, carut-marut awal yang jelas murni residu perebutan aset politik yang terus dirawat hingga hari ini. Sejak dua tahun kemarin, mulai membesar kembali. Dimulai dari Konsesi Tambang. Coba saja dipikir! PBNU menerima jatah tambang dari pemerintah, di mana letak perdebatan teologisnya? Tentu tidak ada. Walaupun sempat ada wacana perdebatan soal “Wahabi lingkungan” dari Gus Ulil. Akan tetapi, tidak cukup dianggap sebagai konflik gagasan dan ajaran agama. Lebih tampak sebagai wacana yang dipaksakan.
Yang terjadi, tak lebih dari perdebatan pragmatisme ekonomi-politik yang telanjang. Organisasi keagamaan berubah menjadi kontraktor negara. Dalil kemaslahatan umat dipakai untuk menutupi nafsu mengelola “emas hitam”. Konflik yang muncul bukan soal halal-haram, tapi soal pertanyaan mendesak tentang pembagian kue ekonomi dan kecurigaan pada kedekatan dengan rezim yang baru saja memenangkan Pilpres.
Dilanjutkan dengan masalah Pansus Haji. Konflik PBNU vs PKB soal haji bukan tentang fiqh haji mabrur. Namun terkesan seperti serangan politik parlemen (DPR) yang dimotori Muhaimin untuk menghajar Menteri Agama (adik Ketua Umum PBNU). PBNU membalasnya dengan tim “pengambilalihan PKB”. Sangat terlihat, benturan dua aktor raksasa politik yang sedang pamer kekuatan.
Puncaknya, hari ini. Ketika Rais Aam dan Syuriyah bergerak memecat Ketua Umum Gus Yahya. Instrumen dan perdebatannya bukan wacana perbedaan agama, atau argumen di kitab kuning. Yang terlihat, adalah respons buruk perilaku, seperti sabotase sistem kesekretariatan PBNU. Bukan perang dalil lagi, namun akses dan kewenangan.
Konyolnya, ada pemecatan Sekjennya, Gus Ipul. Alasannya unik, dianggap kinerjanya lemah, padahal publik tahu kalau hal tersebut pasti berhubungan dengan manuver politik internal. Mana mungkin, restrukturasi di tengah konflik tidak didasarkan pada sengketa yang sedang terjadi.
Memosikan Wacana Konflik NU
Apa yang disaksikan di beranda media sosial dan mimbar-mimbar resmi hanyalah panggung depan (front stage). Narasi yang dibangun dengan gagah, seperti isu perlawanan terhadap Zionis, pemurnian kembali ke Khittah 1926, hingga kemandirian jam’iyah, sepertinya tak penting lagi. Istilah-istilah demikian seperti polesan rupa yang jadi gincu ideologis saja. Tujuannya seolah tak lebih dari memobilisasi emosi nahdliyin dan memberikan legitimasi moral pada manuver yang sebenarnya sangat pragmatis.
Mari intip panggung belakang (back stage). Di lorong-lorong gelap kekuasaan itu, yang terjadi adalah kecemasan elit akut akan hilangnya otoritas. Para elit sedang gemetar, bukan karena takut akidahnya melenceng, melainkan takut kehilangan kendali atas gerbong raksasa yang bernama NU. Isunya tak mampu ditangkap rakyat pedesaan yang sebenarnya adalah basis utamanya. Sekarang, di permukaan hanya seperti selubung suci untuk menutupi nafsu dominasi terhadap struktur organisasi.
Persoalan utamanya sebenarnya adalah obsesi. Selama NU masih terobsesi menjadi pemain utama dalam politik praktis—entah itu lewat jalur partai politik yang “itu-itu saja” atau lewat proposal konsesi tambang yang menggiurkan—maka jangan harap konflik internal ini akan usai.
Perlu disadari, NU sedang ditarik-ulur oleh kepentingan modal dan kuasa. Ketika “kemandirian” diterjemahkan sebagai “jatah tambang”, dan “politik kebangsaan” diterjemahkan sebagai “dukungan elektoral”, maka NU telah mereduksi dirinya sendiri. Tidak heran, jika masyarakat mengangganya bukan lagi tenda besar umat, melainkan korporasi politik yang sahamnya sedang diperebutkan para komisaris bersarung.
Pada akhirnya, sulit bagi nalar publik yang waras untuk menganggap keributan ini sebagai sebuah jihad menegakkan agama. Narasi “menjaga marwah ulama” terdengar sumbang ketika di balik layar, tangan-tangan elitnya sibuk menandatangani kesepakatan politik dan berebut akses pengayaan diri sendiri.
Publik tidak buta. Banyak pihak yang melihat bahwa elit-elit NU saat ini tidak sedang berjihad melawan kebatilan. Lebih tampak mempertontonkan sikut-sikutan berebut kewenangan, berebut lapak, dan berebut pengaruh. Jadi, sebagai kader NU, penulis sendiri susah untuk menatap langit mencari jawaban spiritual atas konflik saat ini. Malah mata ini terus didorong untuk memandangnya sebagai lumpur politik praktis, yang konfliknya bermula, dipelihara dan terus berkembang.
*Penulis adalah Founder Dar Al Falasifah, Sekrtearis Lakpesdam PCNU Jember, Dosen STAICI Situbondo dan Penyuluh Agama Islam KUA Kaliwates
*Artikel ini merupakan pendapat pribadi dari penulis opini, Redaksi Agitasi.id tidak bertanggungjawab atas komplain apapun dari tulisan ini