Jember, agitasi.id – Berdasarkan Press Release yang dibuat oleh PC PMII Jember, tentang Jember darurat lingkungan hidup, serta menolak industri tambak modern dan rencana pertambangan pasir besi di segala bentuk pembangunan industri ekstraktif pada kawasan lingkungan hidup kabupaten jember. Maka pada hari Rabu, 16/06/2021 telah terjadi aksi long march dan petisi yang dipelopori oleh PC PMII Jember bertepatan di depan kantor Bupati Jember.

PC PMII Jember memberikan keterangan bahwa menolak dengan tegas kapitalisasi industry pertambangan dan pertambakan modern di pesisir selatan kabupaten Jember. Menolak Eksploitasi pertambangan galian C yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Menekan pemerintah kabupaten Jember untuk menyelesaikan konflik horizontal anatara perusahaan denganmasyarakat terdampak pertambangan dan pertambakan modern. Serta menekan pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani dan nelayan.

“Aksi ini menyikapi beberapa kondisi yang hari ini darurat lingkungan hidup di wilayah Jember baik dari wacana ataupun realita yang terjadi,” ungkap Faqih.

Sebelum diadakannya tekanan publik untuk pemerintah kabupaten Jember yang melibatkan banyak massa ini, tentunya tidak serta merta langsung eksekusi turun lapangan. Namun, dari pihak yang melopori aksi long march dan petisi ini masih mengkaji dan melakukan konsolidasi.

Sebagai support dan kawalan penuh dari Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-sumber Agraria (LPR KuaSa), salah satu kajian yang dilakukan adalah, tentang ancaman bagi ruang hidup dan penghidupan masyarakat Getem. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Getem akan mengintegrasi kawasan pertambangan pasir besi untuk kebutuhan pabrik semen yang didukung dengan pembangunan pelabuhan laut. Sehingga, akan meratakan dan mengeruk gunung pasir sebagai tanggul alami dari ancaman tsunami, serta akan memotong jalur tangkap ikan nelayan.

Khususnya Rayon Syariah IAIN Jember juga turut serta dalam mengawal aksi tolak industri tambak modern dan rencana pertambangan pasir besi serta segala bentuk pembangunan industri ekstraktif di jember tersebut.

Saat dimintai keterangan oleh tim agitasi.id ketua LPR KuaSA, Wahid memberikan penjelasan bahwa “Kita sedang mengkhawatirkan segala bentuk pertambangan dan pembangunan industri ekstraktif di kawasan pantai selatan. Kalau segala bentuk pengrusakan lingkungan tidak dihentikan, maka jember akan terancam secara ekologi dan banyaknya resiko bencana. Krisis air dengan hadirnya geothermal. Selain itu juga akan berdampak pada kerusakan ekosistem,” terangnya.

Support, kawalan dan dukungan juga diberikan oleh Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam FNKSDA Jember, Permasalahan yang cukup rumit dari konkursus persoalan tambak dan tambang tidak muncul sekali atau dua kali di jember, pasalnya kekuatan dari elite pemerintahan kabupaten jember seperti membentuk barikade ekonomi demi mendorong terjadinya surplus dengan cara menyiapkan ladang basah untuk para investor.

Jember, “merupakan daerah ekologis yang signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi, termasuk dari kebutuhan dasar seperti bahan pangan dan tumbuhan produktif lainnya. Jika digeser harus ada tambak dan tambang, bukan malah menambahkan surplus ekonomi malah menjadi polusi tambang di paseban dan kerusakan ekologi laut karena banyaknya pencemaran dari limbah tambak yang terjadi kepanjen gumukmas. Kerusakan sistematis harus dihapuskan, terlebih bupati jember, harus mencontohkan integritas karena banyak program tertentu seperti pembentukan kek wilayah Getem sebagai poros ekonomi baru dianggap spam modern program karena mendorong investor yang tidak pro rakyat,” ungkap Nurul Mahmuda selaku Ketua FNKSDA Jember.

Pewarta : Erisha Najwa Himaya
Editor : Chatibul Umum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.