AGITASI.ID- Di tengah cengkraman oligarki dan darurat demokrasi di Indonesia yang menguasai media arus utama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KomisariatUniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, menggelar dialog untuk andil dalam menanggapi perang wacana melalui media alternatif di BEC UIN KHAS Jember, pada Selasa (03/11/2026).
Mengawali rangkaian konsolidasi akbar ini, Ketua Pengurus Komisariat PMII UIN KHAS Jember, M. Fathurrahman, menegaskan bahwa terselenggaranya kegiatan ini menjadi bukti otentik bahwa ruang-ruang dialektika dan diskursus di dunia akademis, khususnya di kalangan mahasiswa, masih hidup dan menyala.
“Dari kegiatan ini, besar harapan untuk mengetuk nalar kritis serta menambah wawasan para mahasiswa, terkhusus kader PMII, terlebih pada peran serta kelebihan media alternatif yang mana hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar bagi mahasiswa,” tegas Fathur.
Ia juga mengapresiasi kehadiran para tokoh nasional yang membongkar tuntas persoalan ini.
“Mas Savic Ali dan Cak Imam telah menjelaskan dengan lugas tentang materi-materi tersebut. Semoga ke depan komisariat terus bisa mengadakan forum serupa dengan mendatangkan tokoh-tokoh lainnya di UIN KHAS Jember,” imbuhnya.
Dalam sesinya, Moh. Syafi’ Alieha (Savic Ali), tokoh nasional yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media (2021–2026), membedah secara telak bagaimana lanskap media hari ini telah berubah total. Jika dulu televisi dan radio dikendalikan secara mutlak oleh rezim, hari ini media sosial menjadi medan pertempuran terbuka.
“Pemerintah dan kekuasaan hari ini sedang frustasi. Kenapa? Karena ketidakpuasan publik terhadap karhutla dan berbagai kebijakan busuk lainnya terus menyebar dan mempengaruhi kepala orang banyak,” seru Savic di hadapan kader.
Savic membongkar fakta di lapangan bahwa kepanikan penguasa diekspresikan lewat ancaman-ancaman pengecut; mulai dari menyuruh menghapus postingan hingga meneror data pribadi aktivis (doxing). Namun, perlawanan rakyat tidak akan pernah bisa dimatikan.
“Kekuasaan berusaha menutup saluran-saluran informasi. Tapi itu tidak mungkin! Sejauh sungainya ada dan alirannya mengalir, tidak mungkin sungai itu bisa ditutup. Apalagi sungai kecilnya ada banyak sekali, mau berapa yang mau ditutup?” ujarnya.
Menjawab ketakutan kader terkait ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sabotase digital, Savic memberikan peluru perlindungan hukum yang tajam. Ia menegaskan bahwa mengkritik kegagalan pemerintah bukanlah tindak pidana.
“Beropini itu tidak bisa dikriminalisasi. Pemerintah gagal, pemerintah busuk, itu tidak bisa dipidana! Kecuali menyerang pribadi, dan itu pun delik aduan yang harus dilaporkan oleh yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana lucu dan absurdnya jika seorang Presiden atau pejabat publik melaporkan warganya atas dasar pencemaran nama baik, karena seorang pemimpin harusnya lebih mendengar jeritan korban kebijakan ketimbang mempertahankan kehoramatan jabatannya yang antikritik.
Sementara itu, Mashur Imam, M.E., penulis buku Manifesto Gerakan, membawa bedah sosiologis yang menghujam dengan meminjam kerangka berpikir Raymond Williams.
Mashur memetakan masyarakat ke dalam tiga klaster: Kelas Dominan (penguasa dan pemilik modal atau parpol yang memegang media arus utama), Kelas Residual (kelompok tengah yang berbasis tradisi, keagamaan, dan historis yang sering direbut pengaruhnya oleh penguasa), serta Kelas Emergen (kaum muda dan mahasiswa yang selalu berpikir kritis, gelisah, dan terus berinovasi).
Mashur menegaskan bahwa media mainstream hari ini sudah kalah telak oleh media sosial. Kelas dominan selalu berusaha menjinakkan kelas residual dan kelas emergen agar tunduk pada narasi kekuasaan.
“Satu-satunya jalan kemerdekaan dan independensi adalah lewat handphone di tangan kawan-kawan sekalian. Di situlah ruang independensi narasi itu dibangun,” tegas Mashur.
Menjawab kegelisahan mendasar tentang bagaimana memulai media alternatif di lingkaran mahasiswa yang kerap terbentur urusan logistik, ekonomi, dan politik, dialog ini sepakat bahwa, independensi sejati lahir dari militansi dan ketiadaan kompromi terhadap tirani. Di saat media konvensional terikat oleh UU Pers yang ketat dan intervensi modal, media sosial milik kader pergerakan adalah benteng terakhir kedaulatan rakyat yang tidak boleh dibeli oleh kepentingan pemodal.
Acara ini bukan sekadar diskusi akademis, melainkan alarm revolusioner. Kekuasaan yang panik membuktikan bahwa narasi tandingan (counter-hegemony) yang dibangun oleh kaum muda lewat media alternatif hari ini adalah ancaman nyata bagi status quo. Lawan intimidasi, rebut ruang wacana, dan jadikan gawai di tanganmu sebagai senjata untuk meruntuhkan hegemoni kebohongan.
Penulis: Hefni Lutfi Ahmadi
Editor: Nadila Sania Sulistia