HADIRNYA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI KABUPATEN JEMBER, MERUPAKAN INSTRUMEN ALAT POLITIK KEKUASAAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA!

Agitasi.id – Selama ini masyarakat terdampak Industri Ekstraktif, beserta mahasiswa dan pemuda melakukan aksi unjuk rasa baik di depan kantor pemerintah daerah dengan tuntutan yang sama yaitu untuk mengusir seluruh Industri Ekstraktif  yang berada di Kabupaten Jember yang dinilai merusak lingkungan alam di Kabupaten Jember serta akan mengacam bagi kehidupan Warga Jember.

Beberapa kali masyarakat melakukan aksi tapi berujung dengan kecewa karena Tanggapan pemerintah hanya sebatas janji tanpa memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Bacaan Lainnya

Mungkin kita sudah ketahui secara bersama bahwa kehadiran Industri Estraktif memiliki dampak negatif bagi lingkungan alam, dan dampak itu mulai terjadi serta nampak di beberapa wilayah di Kabupaten Jember.

1). Kerusakan permanent pada bekas areal yang ditambang, banjir rob, menimbulkan kerentanan dan resiko tinggi terhadap ancaman bencana alam dan bencana lingkungan.

2). Kerusakan lahan bekas tambang.

3). Merusak lahan perkebunan dan pertanian.

4). Menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan.

5). Dalam jangka panjang, pertambangan adalah penyumbang terbesar lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya.

6). Pencemaran baik tanah, air maupun udara. Misalnya debu, gas beracun, bunyi dll.

7). Terrjadinya abrasi di berbagai bibir pantai

8). Banjir, longsor, lenyapnya sebagian keanekaragaman hayati.

9). Air tambang asam yang beracun yang jika dialirkan ke sungai yang akhirnya ke laut akan merusak ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut.

10). Sarana dan prasarana seperti jalan dan lain-lain rusak.

Dan juga kehadiran tambang tidak memiliki kontribusi bagi masyarakat  baik di tingkat pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Baca Juga :  BANJIR ; Antara Mata Air dan Air Mata

Lalu sampai sekarang pemerintah masih mempertahankan Industri Ekstraktif itu, maka saya menduga di balik ini semua ada permainan hubungan asmara antara pihak pemodal dengan pemerintah!

Bukan lagi menjadi rahasia umum kalau Industri Ekstraktif di kabupaten jember bediri kokoh sampai sekarang atas dasar bekingan kekuatan-kekuatan dan kelompok-kelompok besar yang ada di lingkaran kekuasaan eksekutif maupun legislatif mereka telah berafiliasi (selingkuh) dan menjelma menjadi mafia yang sangat rakus akan harta kekayaan Alam Kabupaten Jember. Tanpa mempertimbangkan nasib masa depan Hajat hidup rakyat Jember mereka mendukung eksploitasi besar-besaran yang terjadi di alam Jember sehingga berdampak buruk bagi kehidupan petani dan para nelayan yang ada.

Pasalnya disetiap masyarakat melakukan aksi demonstrasi, mereka selalu bersembunyi dibalik argument yang mengatas namakan pembangunan. Padahal kenyataannya jauh sekali, begitupun dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang saling melempar batu sembunyi tangan atas masalah ini, mereka seolah-olah tidak punya tanggung jawab dan kewenangan dalam mentukan dan mengambil kebijakan terkait seluruh tuntutan rakyat atas dasar kemelaratan yang dirasakan oleh mereka selama Industri Ekstraktif beroperasi.

Ketika kita menguji keberpihakan pemerintah daerah mulai dari tingkat paling rendah hingga tertinggi terhadap tambang sangat jelas, karena kami pernah melakukan dialog dengan ringan salah satu camat di wilayah pertambangan di pesisir selatan jember yang juga berperan aktif dalam upaya pembebasan lahan menjawab “Kenapa kalian Ganggu piring Makan Keluarga saya” ini merupakan pernyataan yang sangat memilukan dari seorang pemimpin, entah karena minim SDM nya ataukah memang betul-betul serakah sehingga hadirnya Industri Ekstraktif di zona kekuasaannya adalah suatu hal yang menggantungkan nasib Hidupnya.

Sementara bupati Jember selalu menipu Rakyat, dengan angan-angan dan janji-janji untuk menyelesaikan permasalahan Industri Ekstraktif di Kabupaten Jember, namun satu kalipun tidak pernah ingin bertemu dengan masyarakat untuk menyelesaikanya. Dilain sisi kami sadar bahwa Bupati Jember identik dengan jabatan politik, apalagi pada saat memontum pilkada sangat rawan akan suap menyuap, sehinggap membutuhkan Kas politik yang banyak untuk mempertaruhkan kompetisi yang sangat besar.

Baca Juga :  MENGKAJI ULANG REKOMENDASI TIM PERCEPATAN REFORMASI HUKUM

Sebagai akhir dari argumen ini saya atas nama Manusia menyatakan sikap:

Mosi tidak percaya kepada Pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *