Jember, Agitasi.id – Aksi demonstarasi yang dilakukan oleh Masyarakat Silo Bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Jember, untuk menolak pemasangan patok tanah pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) pada Jum’at 18 September 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember dan dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jember.
Massa aksi ini dilakukan oleh beberapa masyarakat silo, dan diikuti oleh kader-kader PMII se-Jember, sebagai bentuk respon terhadap tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 Jember, pada Kamis (17/9/2026) kemarin.
Sutrisno salah satu perwakilan masyarakat Silo yang mengikuti aksi, menyampaikan bahwa masyarakat menolak keras adanya pembangunan Batalyon TP dan sudah dua kali melakukan audiensi atas penangguhan rencana pembangunan Batalyon.
Dikarenakan tanah yang didiami sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Silo dan yang terkena dampak terdapat 224 masyarakat desa Silo.
“Kami menolak pembangunan Batalyon TP, soalnya tanah itu adalah sumber kehidupan masyarakat, kami butuh membeli beras bukan untuk beli mobil, butuh makan untuk menyambung kehidupan sehari-harinya, mencari nafkah istri dan anak-anak saya yang sekolah” Tutur sutrisno.
Massa aksi setelah sampai di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, ditemui oleh Bupati Jember dengan didampingi ketua DPRD Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawaid menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kelanjutan rencana pembangunan Batalyon, namun ia berkomitmen untuk mengawal permasalahan tersebut.
“Karena pembangunan Batalyon TP bukan murni kewenangan pemerintah Kabupaten Jember, tetapi pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh lepas tangan begitu saja,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawalannya, bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait, menginisiasi membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat silo, yang terdiri dari unsur perwakilan mahasiswa, petani, dan Pemerintah Kabupaten Jember pada Kementerian Kehutanan RI.
Dan pernyataan di tegaskan juga oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo, Zulfan Robert Maulana Azzamani, bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menagih janji yang disampikan oleh pemerintah Kabupaten Jember serta terus berkoordinasi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.
“Untuk mengawalnya kami tetap akan berkoordinasi lebih lanjut terhadap pemerintah Kabupaten Jember dan juga petani Silo supaya permasalahan ini tidak lagi berlanjut,” kata Zulfan.
Penulis: Asri Lailatus Sa’adah
Editor: Nadila Sania Sulistia