AGITASI.ID – Kepemimpinan Kampus UIN KHAS Jember telah baru saja kosong tidak terisi oleh sosok rektor definitif pasca wafatnya Prof. Hefni Zain.
Kini sudah tiba waktunya posisi tersebut diisi oleh bakal calon rektor yang merasa siap berkontestasi dalam pemilihan, dengan jadwal pendaftaran mulai tanggal 8 hingga 18 September 2026.
Hadirnya informasi itu, membuat kabar burung mulai ramai berkicauan di arus bawah dosen dan akar rumput alumnus kampus.
Tentu bagi UIN KHAS, sosok pemimpin yang ditunggu-tunggu akan mengemban amanah jabatan tersebut, merupakan alumnus kampus berlatar belakang PTKIN.
Namun, pasca UIN KHAS dipimpin Prof. Hefni Zain, kampus ini diklaim bahwa untuk menduduki kursi rektor, perlu mempunyai keterikatan afiliasi jejaring alumni Organisasi Ekstra Kampus (Ormek) berlogo perisai.
Meskipun, padahal secara fakta lapangan, banyak juga bakal calon yang dimungkinkan berpotensi terpilih menjadi rektor, tanpa melalui jejaring alumni Ormek.
Dari munculnya syarat kultural tersebut, ada syarat khusus yang jelas harus dipenuhi oleh seluruh bakal calon salah satunya, yaitu memiliki jabatan fungsional Guru Besar, sebagaimana yang tertera dalam surat Pengumunan Nomor: B-4421/Un.22/PANJAR/TP.00.03/08/2026 Tentang Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN KHAS Jember Masa Jabatan 2026-2030.
Kampus UIN KHAS hingga kini memiliki sebanyak 29 orang, yang telah dikukuhkan menjadi Guru Besar hingga Februari 2026.
Keseluruhan jumlah tersebut, ada 20 Guru Besar yang berpotensi mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor.
Namun, peluang itu tidak berhenti sampai di situ, karena ada 4 pendatang profesor yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat, sehingga dimungkinkan juga ikut meramaikan ajang pencalonan tersebut.
Memberanikan diri untuk maju sebagai bakal calon rektor, tentu tidak hanya bermodal lillahi ta’ala. Tetapi banyak ikhtiar yang harus diupayakan selama berjalannya proses seleksi, salah satunya kapital jaringan di lintas sektor.
Jaringan Birokrasi Kemenag
Puncak jaringan yang harus dimiliki oleh bakal calon rektor yaitu, terletak pada kedekatan pada birokrasi Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Sebab, setelah forum senat tertutup di lingkup masing-masing kampus, yang menyatakan hasil dari rangkaian babak penyisihan calon rektor.
Selanjutnya akan digiring pada forum keringat dingin di Kemenag, yang menentukan keputusan final penetapan rektor definitif.
Oleh karena itu, untuk bisa berdiri hingga di puncak forum Kementerian Agama, dari sejumlah bakal calon jelas mempunyai jaringan birokrasi yang telah mereka rajut sedari jauh hari proyeksi penjaringan rektor berlangsung.
Instrumen ini mungkin terbilang agak sulit terbaca, karena banyak intervensi dari birokrat yang duduk di posisi strategis Kemenag, agar bisa membisiki titipan rektor definitif pada Menteri Agama RI.
Dengan demikian, seberapa kuat potensi terpilih, bisa jadi ditentukan dari keterhubungan komunikasi dengan kolega birokrat pusat.
Jaringan Akademik Kampus
Para guru besar yang mencalonkan diri sebagai bakal calon, pastinya berasal dari kampus dengan jejaring akademisi ternama di kampus PTKIN.
Dari alumnus yang memiliki kesamaan kampus dengan guru besar, akan dapat dikalkulasi pengaruh reputasi mereka di hadapan Kementerian Agama.
Status akademisi boleh saja mereka pakai saat kolaborasi riset dan tektokan dalam konferensi ilmiah.
Namun, hal itu akan berganti jubah menjadi kapital politik, ketika salah satu dari mereka mempunyai hajat besar akademik.
Maka jangan heran apabila ada guru besar yang menggunakan jaringan akademiknya, demi menang pencalonan rektor.
Jaringan PBNU
Senjata pemenangan pencalonan berikutnya, yang juga berpotensi meloloskan bakal calon, termasuk dengan mengecek intensitas koneksi orang dalam (ordal) jaringan PBNU.
Dengan terpilihnya nahkoda baru Nahdlatul Ulama (NU) di Muktamar ke-35, akan ada perubahan peta pemengaruh untuk dapat ikut mengusulkan rektor definitif.
Prediksi ini memang dirasa melenceng bahkan jauh dari radar pembacaan kekuatan kapital jaringan tiap bakal calon.
Namun, bukan berarti jaringan tersebut tidak berpengaruh, apabila kondisi saat seleksi di Kemenag RI sangat genting.
Karena, keterikatan Kementerian Agama dengan PBNU, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan satu rumah, tapi beda kamar.
Dari ketiga jaringan tersebut, lantas manakah yang paling berpotensi dimiliki bakal calon rektor, atau justru ada indikasi lain, rekomendasi Partai Politik contohnya, demi untuk merayu restu dari Kementerian Agama RI.
Apapun jaringan yang digunakan, dalam prosesi penjaringan rektor, tujuan akhirnya tetap satu: bisa ditetapkan menjadi rektor definitif.***