Jember, Agitasi.id – BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara Keresidenan Tapal Kuda secara resmi menyatakan sikap menolak keras kampus dijadikan sebagai unit operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Koordinator BEM Nusantara Tapal Kuda, Alfin Maulana, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis penyediaan dapur, melainkan ancaman terhadap marwah dan independensi institusi pendidikan.
Menurut Alfin, kampus seharusnya berfungsi sebagai ruang akademik, riset, dan kritik, bukan sebagai pelaksana teknis atau gudang logistik program negara.
“Kampus adalah ruang kebebasan berpikir. Ketika kampus diarahkan menjadi pelaksana teknis program pemerintah, maka independensi perguruan tinggi sedang digadaikan,” ujar Alfin dalam Press Release, Rabu (6\5\2026).
Pihaknya menyoroti data yang mengkhawatirkan terkait pelaksanaan MBG. Mengutip data JPPI dan pakar dari UGM, tercatat sedikitnya 33.626 pelajar diduga mengalami keracunan terkait program ini sepanjang 2025 hingga April 2026.
Selain masalah keamanan, besarnya anggaran yang mencapai Rp268 triliun, pada Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai memerlukan pengawasan ketat dan transparansi total, bukan justru “disembunyikan” di dalam operasional kampus tanpa akuntabilitas yang jelas.
BEM Nusantara Tapal Kuda juga menilai pemerintah menutup mata terhadap masalah internal kampus yang lebih mendesak. Di saat kampus diminta mengurus dapur nasional, mahasiswa masih berjuang melawan:
- Melambungnya biaya UKT.
- Penyaluran beasiswa yang tidak merata.
- Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang rendah.
- Fasilitas akademik yang belum memadai.
Di sisi lain BEM Nusantara Keresidenan Tapal Kuda menyampaikan 4 tuntutan tegas kepada pemerintah:
- Hentikan pembangunan SPPG di lingkungan kampus di seluruh Indonesia.
- Evaluasi Total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum melakukan ekspansi.
- Transparansi Data mengenai dokumen kerja sama, sumber anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban publik.
- Kembalikan Fungsi Kampus sebagai ruang pendidikan, riset, dan pengabdian yang merdeka tanpa intervensi proyek non-akademik.
Alfin menilai kepentingan gizi nasional memang penting, namun tidak boleh menggeser fokus utama kampus sebagai institusi pendidikan tinggi.
“Gizi rakyat memang penting, tetapi masa depan pendidikan tinggi tidak boleh dikorbankan demi proyek yang belum matang,” ungkapnya.
Penulis: Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Keresidenan Tapal Kuda