AGITASI.ID, JATIM – Pemerintah patut waspada. Gelombang penolakan kenaikan harga BBM mulai bermunculan dari seluruh daerah dan kalangan di berbagai wilayah.Tidak hanya ditolak kelompok politik dan buruh. Organisasi dan kelompok keagamaan juga menyatukan gema gelombang penolakannya. Beredar kabar, forum para Habaib dan Ulama Madura Jawa Timur mengirimkan surat penolakan kenaikan BBM pada Presiden RI. Surat tersebut tertanggal 25 Agustus 2022. Ada sebanyak 58 tokoh agama yang bertanda-tangan tersebut. Seluruhnya terdiri dari pengasuh pesantren dan kalangan Habaib dari beberapa wilayah di Madura. Beberapa pesantren yang tercatatat di antaranya, Pesantren An-Annuqoyyah Sumenep, Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pesantren Al Hamidy Pamekesan, Pesantren Soleh Umar Bangkalan dan lain sebagainya. Sedangkan dari kalangan Habaib yakni Habib Hasan Bin Aqil dan Habib Zainal Abidin.
Ada empat hal yang dituntut dalam surat dengan tebusan MPR, DPR dan DPR ini. Pertama, kenaikan BBM dikaji ulang karena masyarakat baru pulih dari pandemi. Kedua, kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi akan menyebabkan kelangkaan pangan. Kekurangan pangan akan menyebabkan chaos dan mengganggu keamanan sosial. Ketiga. Hemat APBN dengan meminimalisir proyek yang tidak perlu seperti IKN dan kereta cepat. Keempat, Pemerintah Eksekutif dan DPR perlu secara tegas membersihkan hulu-hilir migas.
Walaupun belum ada klarifikasi resmi dari forum pembuat suratnya, namun dapat dipastikan, gelombang penolakan kenaikan BBM memang juga ditolak oleh organisasi keagamaan. Selain Forum Ulama’ dan Habaib di Madura, penolakan juga ditolak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Penolakan ini didasarkan pada “konsolidasi akbar aksi tolak kenaikan harga BBM PB PMII & PKC PMII se-Indonesia” pada 31 Agustus 2022. Organisasi Mahasiswa Keagamaan ini juga berani mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi di seluruh tingkat, dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), hingga seluruh kader dan anggota PMII se Indonesia.
PMII adalah organisasi yang dekat dengan NU dan tentu juga memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh agama. Di Jawa Timur sendiri, Baijuri, Ketua PKC PMII Jawa Timur yang terpilih 4 hari yang lalu itu, sejak awal menggaungkan gerakan advokasi multi sektor strategis. Salah satunya, tentu melakukan advokasi masyarakat bersama para ulama’. Sebelum terpilih, ia memaktubkan dalam Misi-nya, bahwa dalam kepemimpinannya ia akan “membangun kerja ideologi dengan Ulama, NU, dan Pesantren”. Video dari PB PMII yang berisi intruksi aksi tentu senada dengan visi dan misinya hal yang bersinggungan dengan kepentingan kaum Mustad’afin. Menanggapi hal ini, Ketua Komisariat PMII UIN KHAS Jember Jawa Timur memberikan dukungan.“Upaya pendampingan kepentingan rakyat dengan menolak kenaikan harga BMM merupakan awal dari pendampingan-pendampingan advokasi yang nyata dari PMII. Semoga Baijuri sebagai Ketua PKC yang baru terpilih, dapat bersenada dan juga mengawal kepentingan kaum mustad’afin sebagai visi dan misinya. yakni, bersama para ulama’ dan Kiai untuk mengabdi pada masyarakat. Semoga Nilai Dasar Pergerakan (NDP) terus menjadi pijakan dalam kepemimpinannya satu periode ke depan. Menjadi pengabdi nilai yang sebagaimana kita lakukan di akar rumput. ini harapan kami sebagai organ basis gerakan PMII Jawa Timur.” ungkap Muhammad Riyadi ketika diwawancarai Crew Agitasi.id pada kamis 1 September 2022 di kantor sekretariat Graha Ulul al-Bab PMII Komisariat UIN KHAS Jember.