AGITASI.ID – “Bertempat di rumah mewah bukan berarti memilikinya”.
Ungkapan tepat untuk provinsi termiskin di Indonesia yang kaya akan emasnya. Sungguh ironis tambang emas terbesar di dunia terletak di provinsi termiskin. Meski pada dasarnya di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal itu tak berlaku untuk masyarakat Papua. Sebab, emas di Papua dikuasai oleh negara lain sebelum dilakukan divestasi 51%.
Berbicara kasus Papua sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Wilayahnya yang memiliki emas melimpah mengingatkan teori liar para wibu yang mengaitkan salah satu Arc di serial anime One Piece, yaitu Arc Skypiea.
Dalam Arc tersebut terdapat pulau Jaya yang kaya akan emas. Tetapi emas tersebut tidak dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Melainkan dinikmati Enel sang dewa palsu yang mendapatkan kekuatan dari salah satu buah iblis terkuat.
Mirip seperti Papua dengan kekayaan emasnya dinikmati oleh salah satu negara terkuat, yakni Amerika Serikat dengan perusahaannya PT. Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Sebenarnya dalam konspirasi tersebut, Eiichiro Oda (pencipta serial anime One Piece) tidak terinspirasi dari pulau Papua/Irian Jaya.
Melainkan terinspirasi dari salah satu negara di Amerika Tengah yaitu Guatemala. Kesamaan akan nama, suasana hingga cerita yang dibawakan sangat mirip, sehingga membuat orang berpikir bahwa Arc Skypiea terinspirasi dari pulau Papua/Irian Jaya.
COCOKLOGI UPAYA PEMBEBASAN TANAH
Dalam upaya untuk membebaskan tanah yang diambil oleh pihak lain. Indonesia menerjang rintangan sulit selama 51 tahun. Dimulai pada tahun 1967 presiden RI era Soeharto menekan kontrak PT. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dengan senggang waktu 30 tahun beroperasi. Walau pemerintah sempat terkecoh akan kontrak karya kedua yang dilakukan oleh Freeport-McMoRan Inc pada 1991 dengan membuat kontrak semakin lama.
Sebenarnya dalam kontrak kedua ini telah dibuat ketentuan, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Bukannya dimanfaatkan dengan baik, malah presiden Soeharto menerbitkan PP No. 20 Tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini, ketentuan divestasi langsung gagal.
Dilanjut oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tapi tak kunjung rampung. Lalu, akhirnya Joko Widodo hadir dengan tim negosiasinya yang beliau bentuk selama 3,5 tahun akhirnya berhasil mengakuisisi 51% saham PT. Freeport Indonesia (PTFI). Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan naik dari 9,36% jadi 51,23% dan Pemerintahan daerah (Pemda) Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.
Dalam upaya serupa yang dilakukan bajak laut Topi Jerami, untuk menolong rakyat Skypiea terkesan epic. Ia juga melakukan itu bersama krunya, sama halnya Joko Widodo dengan timnya. Berjuang bersama melewati situasi hidup dan mati lalu mengalahkan dan mengusir sang dewa palsu Enel.
Sehingga rakyat Skypiea dapat menikmati kembali apa yang jadi miliknya, serta wilayah yang diselamatkan oleh orang penting dengan sepenuh hati tanpa mementingkan kepentingan pribadi lalu pergi. Ya, Jokowi akan pergi dari jabatannya pada 2024 dan Monkey D.Luffy akan pergi untuk melanjutkan episode selanjutnya.
KONTROVERSI PAPUA PASCA DIVESTASI
Lambatnya laju ekonomi di Papua bisa sedikit teratasi dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 15,16% pada tahun 2021, dengan faktor divestasi 51% yang melatar belakanginya. Sementara menjadi sebuah pertanyaan kontroversial tersendiri untuk Indonesia. Apakah butuh divestasi 51% untuk menumbuhkan perekonomian Papua ?, dan mengapa Papua yang memiliki banyak harta karun tersembunyi tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia ?.
Hingga saat ini, Papua masih menjadi provinsi termiskin. Berbeda dengan ending dari Arc Skypiea, rakyat pulau Jaya mendapat apa yang mereka inginkan tanpa syarat dan batasan.
Meski divestasi dan pembebasan tanah secara komprehensif itu berbeda, namun setidaknya Papua mendapat bagiannya secara langsung. Bukan berbentuk janji pemberian saham 10% yang hingga 3 tahun ini janji tersebut masih berupa janji.