Penulis; Mashur Imam*
Agitasi.id– Viralnya film dokumenter berjudul “Dirty Vote” menuai komentar yang beragam dari masyarakat. Ada yang memuji namun ada juga yang mengkritik. Tulisan ini tidak berupaya menambah komentar pada film yang muncul di masa tenang kampanye ini. Lebih dari itu, tampaknya hal menarik dari film adalah komentar kelompok politisi saat ini, yang lagi nafsu-nafsunya berkuasa.
Penulis menyebutnya sebagai komentar “kelompok pelaku”. Untuk itu, dari pada mengkaji konten filmnya, lebih baik fokus mengomentari komentar (berpendapat pada pendapat) para politisi yang sedang terdesak.
Sekilas Tentang Film Dirty Vote
Walaupun memakai judul bahasa Inggris, Dirty Vote, film ini tidak masuk dalam kategori Hollywood. Apalagi dianggap jenis film India dan Korea, tentu tidak sama sekali. Pemeran utamanya adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Asmari. Mereka bukan artis, namun ahli hukum tata negara.
Jadi, tidak cukup cantik dan genteng, namun bisa dikatakan sebagai kelompok ahli yang selama ini mengamati kondisi politik bangsa ini. Dengan demikian, dalam kacamata akademisi film, terbilang unik sebab dibintangi oleh aktor yang memang kesehariannya sama dengan perannya.
Selain itu, sutradaranya adalah Dandy Laksono. Ia tidak sekeran Steven Spielberg yang tenar karena film Jurrasic Park dan tidak juga sehebat Karan Johar dengan film Kuch-Kuch Hota Hainya. Bahkan untuk dibandingkan dengan Garin Nugroho saja, masih belum sebanding dalam dunia perfilman.
Dandy tenar karena film dokumenter “Sexy Killers”. Ini juga bukan film Hollywood atau India. Para pecinta bahkan pengamat film, rasanya tidak mungkin memasukkan film jenis ini dengan playlist rutin nonton bareng bersama keluarga. Alasannya, bukan karena resolusi videonya yang jelek. Namun, lebih pada kontennya yang berat untuk dipahami manusia normal dan kurang sadar pada kondisi bangsanya.
Konten film buatan Dendy selalu dikemas dalam bentuk dokumenter. Isinya, tajam mengupas negasi sipil terhadap kebijakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Artinya, Ia merupakan pakar dalam pembuatan film dokumenter yang kritis dan progresif.
Jadi, bisa dikatakan, Dirty Vote dibuat atas pertemuan ahli tata negara dengan pakar film dokumenter. Hasilnya fantastis, film tersebut menjadi pintu untuk membaca secara jelas tata kelola kekuasaan yang diskriminatif dan sewenang-wenang. Mulai dari politisasi Bansos, liciknya presiden pada gubernur hingga kepala desa–dalam film ini–terbaca jelas sebagai fakta yang mengerikan.
Hadirnya film yang dimunculkan pada masa tenang kampanye ini, tampak menelanjangi praktik-praktik politik yang tidak etis. Tidak mengherankan, jika mendapat komentar beragam. Penonton yang berasal dari sipil, seperti halnya penulis, akan gemetar melihat fakta yang diurai.
Sebaliknya, mereka yang menjadi pelaku atau sedang terlibat dalam suksesi politik kotor yang diangkat dalam film itu, sedikitnya akan tersinggung. Ketersinggungan demikian yang tampak layak untuk dikuliti dan dianalisis.
Komentar Aneh Para Politisi
Dirty Vote berisi tentang fakta dan data tindakan buruk politisi rezim Jokowi. Jadi pihak yang pasti tersulut dan terdesak, adalah mereka yang pernah berhubungan baik dengan Jokowi serta masih ikut berkontestasi dalam pemilu tahun ini. Komentar mereka penting untuk dibaca dan juga dikomentari, sebab merupakan subjek atau “pelaku” dari kasus yang diungkap.
Terkait dengan komentar sipil, sebenarnya juga penting. Namun, sipil adalah mayoritas. Sipil yang telah menonton dan sadar akan sama memiliki kekhawatiran. Semua akan gemetar, seperti tak percaya bahwa presiden “se-sipil” Jokowi mampu menciptakan tindakan politik yang kejam dan sekeren itu. Jadi, tanggapan sipil pada film tersebut, tak penting. Semuanya hampir sama dan tidak cukup untuk mengoreksi kebenaran kasus yang diungkap.
Setidaknya, jika dilakukan comments maping, ada dua kelompok besar politisi yang komen dengan substansi berbeda. Pertama, komentar pihak yang mendukung dan membenarkan. Komentar ini banyak datang dari kubu yang berafiliasi dengan pasangan capres-cawapres 01 dan 03.
Komentar Jusuf Kalla, salah satu contoh perwakilan pasangan 01, Anis-Muhaimin. Ia membenarkan data dalam film tersebut. Sedangkan dari pihak 03, Ganjar-Mahfud, dapat dianggap diwakili oleh Todung Mulya Lubis, sebagai Deputi Hukum dari TKN. Komentarnya sama yakni mendukung film tersebut.
Komentar keduanya sangat mudah untuk ditafsirkan. Memiliki kecondongan untuk menyerang kubu pasangan 02, Prabowo-Gibran. Tentu masuk akal, sebab Dirty Vote, kebanyakan mengungkap fakta kecurangan yang dilakukan oleh presiden, yang konon, memihak pasangan Probowo-Gibran. Sepintas, komentar mereka rasional. Namun, coba sepertinya perlu didalami kembali dalam sudut padang politisi yang sedang merespons kebenaran publik.
Dalam film, pasangan 03 dan 01 juga terdata sebagai pihak yang bersalah. Walaupun tidak sebanyak data pelanggaran pasangan 02, namun cukup sebagai bukti bahwa mereka juga pelaku dalam kasus yang diangkat. Jadi, jika kelompok 01 dan 03 mengakui kebenaran data dalam film, maka sebenarnya mereka juga telah membenarkan tindakan buruk sendiri. Sisi ini, yang sangat lucu. Pasalnya, selama ini “belum pernah ada pelaku kejahatan yang membenarkan fakta kejahatannya, tanpa mengakui kesalahannya”.
Jusuf Kalla misalnya, wakil presiden Jokowi pada periode pertama. Dalam film diungkapkan, tindakan politik jahat Jokowi terjadi sejak periode tersebut. Jika Yusuf Kalla membenarkan data tersebut, maka sebenarnya ia juga masuk pelaku dalam kasus itu. Begitu pun kubu 03, kejahatannya juga diungkap dalam Dirty Vote. Kubu ini dianggap memakai fasilitas negara dalam berkampanye. Mereka membenarkan fakta itu. Namun anehnya, kedua kubu sama-sama tidak ada yang mengatakan dengan tegas bahwa mereka “bersalah”.
Kedua, komentar yang menolak dan menyalahkan. Komentar ini umumnya muncul dari kelompok yang berasal dari tim pendukung Capres-Cawapres 02. Sebut saja salah satunya, Kawendra Lukistian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia menulis dalam Instagramnya (11/02/2024), “Sayang kuota lu, mending nonton Drakor atau cari tontonan lain yang lebih bermanfaat, dari pada lihat tontonan penuh fitnah dan provokasi”.
Tidak usah dianalisis mendalam, semua orang paham maksud si Kawendra. Ia lebih merekomendasi film Drakor dari pada Dirty Vote. Sebenarnya soal selera. Mau pilih film India atau Hollywood pun, iya tidak berdosa dan salah. Namun sebagai penikmat film, pasti memiliki alasan dalam memilih.
Masalahnya, alasan yang diungkapkan di luar nalar (kata anak muda sekarang, tak habis fikri dan di luar haikal). Si Kawindra menyebut data dalam film sebagai fitnah hanya karena melihat trailernya saja. Ia juga beralasan film itu tidak pantas dilihat sebab Dandy, sang produsen, pernah terlibat kasus ujaran kebencian.
Bahkan tiga orang pemain utama film itu, dianggapnya penuh kepentingan sebab pernah bergabung dengan suksesi Ganjar-Mahfud. Tentu ini adalah komentar aneh, sebab tak ada “pengamat” yang menyimpulkan temuannya sebelum “mengamati”. Dan tentu, juga tak pernah ada fakta dan kebenaran dalam film, dapat tertolak karena sutradara dan pemerannya memiliki kasus di luar adegan.
Fitnah tidaknya konten dalam sebuah film, perlu didukung dengan bukti-bukti yang konkret. Memang, Jokowi telah merespons dan menyebutnya sebagai hal sederhana yang diambil dalam sudut tertentu agar booming. Namun, komentar demikian masih belum cukup sebagai data penolakan kebenaran kasusnya.
Setelah mengamati komentar politisi di atas, ternyata tulisan ini tidak dapat menyimpulkan sesuatu yang istimewa. Komentar mereka (para politisi) tak lebih baik dari komentar masyarakat biasa. Masyarakat sipil pun yang tak pernah kebagian jatah kekuasaan, apalagi ikut berperan, tak mungkin berkomentar “sereceh” itu.
Rakyat memahami bahwa dirty vote memberikan informasi yang bisa benar dan salah. Jika datanya salah, akan tertolak oleh pengetahuan dan informasi yang lebih benar. Sebaliknya, jika merupakan kasus yang valid tentu harus ditindaklanjuti oleh penguasa agar cepat teratasi. Sesederhana itu otak kita memahami.
Sayangnya, ributnya komentar demi komentar para politisi, tidak ada satupun yang merespons dengan masuk akal. Mereka hanya menyelamatkan kelompok sendiri sambil meludah dengan narasi yang lucu dan aneh. Akhirnya, masyarakat dapat memahami bahwa tanpa nalar politik baik, pengetahuan dan kebenaran yang dikemas dengan film modern pun, akan tetap melahirkan politisi yang lucu.
*Penulis adalah Founder Dar Al Falasifah dan Sekrtearis Lakpesdam PCNU Jember
*Artikel ini merupakan pendapat pribadi dari penulis opini, Redaksi Agitasi.id tidak bertanggungjawab atas komplain apapun dari tulisan ini