Oleh; Mashur Imam*
Agitasi.id-Bagai bunga di musim hujan, tokoh-tokoh kampus mulai menampakkan isi kepalanya di musim politik dewasa ini. Dari guru, Guru Besar, civitas akademika dan mahasiswa banyak yang tidak membenarkan tindakan semena-mena presiden dalam mendukung salah satu calon. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran sistem demokrasi. Namun, tentu tidak semua yang berani bersikap? Ada doktor, profesor dan kampus yang masih gagap meluapkan isi kepalanya.
Mau bersikap atau tidak, sebenarnya tak ada masalah, namun pengetahuan itu penting untuk mencerahkan masyarakat. Artinya, memilih mengecam, menerima, atau berposisi di antara sikap keduanya (semi mengecam dan semi menerima), tidak penting. Yang wajib, wejangan dosen dan guru besar saat ini perlu hadir dalam menghadapi masalah politik yang semakin mencekam.
Kenapa Kampus Ikut Bertanggung Jawab Pada Otoritarianisme Politik?
Tindakan politik otoriter dapat dianggap sebagai gejala alamiah. Kata Hobbes, semua manusia atas dasar kebutuhannya, membutuhkan kekuasaan. Jadi sama seperti binatang, selalu bersaing memperebutkannya. Yang kalah, harus diterima jika haknya didiskriminasi. Yang menang, berbahagialah.
Konsep politik Hobbes ini, kemudian tertolak sendiri oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya kemakmuran bersama. Tindakan politik memang hak asasi dan melekat secara alamiah, namun harus ditekankan bahwa ada perbedaan antara manusia dan binatang. Manusia merupakan makhluk politik yang bisa membangun peradaban. Memiliki akal untuk menciptakan inovasi. Sedangkan binatang hanya mengandalkan stimulus respons untuk bertindak.
Kesadaran demikian sebenarnya telah ada sebelum Hobbes. Aristoteles menekankan bahwa ada prinsip etik yang dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Baginya, narasi etiknya adalah pengetahuan yang dapat membatasi dan mengarahkan hasrat alamiah hewani manusia. Ide ini yang pada perkembangannya, menjadi dasar dirumuskannya hukum bersama sebagai arah objektif kebenaran masyarakat.
Jadi, titik kebijaksanaannya, ada pada upaya transformasi dasar tindakan politik dari berbasis pada kebutuhan “saja”, menuju hal etis yang bersumber dari pengetahuan. Pada sisi inilah, Pendidikan berposisi sebagai starter pembangunan politik yang baik.
Selain dari pada itu, saat ini yang banyak menyetor aktor politik adalah perguruan tinggi. Lembaga ini merupakan tempat digodoknya calon-calon pemimpin masa depan politik bangsa. Mereka yang aktif di politik, mau dianggap brengsek atau tidak, mayoritas semua lahir dari produk perguruan tinggi.
Jika mereka sedang tidak baik-baik saja, atau hasrat hewani politiknya memuncak, tak peduli nilai etik dan seenaknya memainkan hukum, mestinya yang dievaluasi juga perguruan tinggi. Pada posisi ini, seharusnya dan mungkin “wajib”, atas nama fungsi pendidikan dan sebagai pabrik generasi cukong politik lahir.
Utamanya para guru besar di kampus. Mereka digaji besar oleh negara, untuk mengembangkan pengetahuan yang menjadi dasar politik etik. Jika guru besar diam, saat melihat tindakan bejat para politisi. Lalu, apa dasar mereka memakai uang negara tanpa peran pengetahuannya di masyarakat?
Jika Kampusmu Diam Pada Otoritarianisme Politik
Ada beberapa faktor, jika dosen, guru besar dan rektor di Kampus kalian masih diam-diam saja. Pertama, pendidikan kampusmu terpisah dari masalah politik dan hanya mencetak lulusan sufi asosial. Mungkin kampusmu, sangat mandiri. Para civitas akademikanya hanya peduli pada urusan administrasi dan pengembangan lokalnya sendiri. Mungkin dosen, dan guru besar di kampusmu, hanya bisa mendidik tanpa bisa mengabdikan diri di masyarakat. Bisa saja hanya mendidik manusia sufi yang asosial.
Kaum sufi tentu baik, namun yang penulis maksud, adalah kelompok yang pernah dikritik oleh Al Ghozali. Mereka yang yang tidak peduli pada kontestasi dan masalah publik sosial. Kampus model ini hanya berkepentingan untuk pengembangan kompetensi spiritual dan biasanya gagap dalam menanggapi masalah sosialnya.
Untuk mahasiswa di kampus dengan faktor ini, jangan gampang puas pada ilmu yang diterima. Kampus kalian bisa saja tidak menjalankan trilogi perguruan tinggi. Dosen-dosennya hanya sibuk mengajar dan mendikte. Sibuk berpikir tukin dan gaji untuk kesejahteraannya sendiri. Tidak sama sekali mengajarkan pendidikan praksis dan etis. Dosen kampusmu, hanya bisa memberi tahu materi dari buku-buku bahan ajar mereka.
Jika kamu masuk dalam kelompok kampus dengan alasan ini, jangan pernah bercita-cita jadi politisi. Kau akan kesulitan menghadapi realitas kehidupan sosial. Namun, tenang! Walaupun tidak mendapat pahala dari kebermanfaatanmu di masyarakat, masih bisa masuk surga karena ritualitas tradisi agamamu.
Kedua, Di kampusmu juga sedang terjadi otoritarianisme politik lokal. Sebagaimana yang disebutkan di awal, tindakan otoriter itu alamiah. Semua manusia, bukan hanya presiden, tanpa dasar pengetahuan akan hanya mempertahankan dan memperjuangkan kelompok keluarganya sendiri dengan ugal-ugalan.
Tanpa pengetahuan, hasrat otoriter baik dosen hingga rektor akan berbuah menjadi perilaku kejahatan politik. Perilakunya tak ada bedanya dengan raja. Mereka bebas merekrut keluarganya sendiri untuk jadi dosen, dekan, dan bersama menguasai kampus. Tentu, Mereka tak akan berani mengkritik otoritarianisme politik kebangsaan yang terjadi saat ini, sebab juga sama melakukannya di lokal kampusmu.
Hati-hati, jika kalian yang ada di kampus dengan dasar sikap kedua ini. Biasanya, dosen dan guru besarnya sibuk mengurusi keamanan keluarga sendiri dari pada mengurusi kalian. Jika pun mereka mengajar dengan disiplin, itu pun karena mereka berharap gaji untuk bahagiakan keluarganya. Dia tidak sama sekali berharap kalian sukses. Alasannya sederhana, jika kalian sukses, akan menjadi sandungan dan saingan keluarga mereka sendiri.
Ketiga, kampusmu masuk jaringan “nepotisme” dan “kolusi” aktor politik otoriter negara. Faktor lain yang membuat, kampusmu diam adalah mereka para dosen, guru besar hingga rektor sedang memiliki hubungan politik mesra dengan pihak yang lagi dicurigai berbuat otoriter. Biasanya hubungannya terjadi karena ada hutang-piutang, berbalas jasa atau lain sebagainya.
Hati-hati kalian yang di kampus ini. Bisa saja, mereka akan mengorbankanmu demi membalas hutang atau jasa politiknya. Kau dikorbankan demi kepentingan pihak yang otoriter.
Keempat, kampusmu tidak mau dianggap memihak atau menguntungkan salah satu paslon. Kondisi ini lumrah terjadi, sebab wacana politik pasti melekat pada kelompok tertentu. Sisi lain kadang menguntungkan lawan politik, yang sebenarnya juga berpotensi bertindak otoriter.
Pada kondisi gamang demikian. Sebenarnya para cendekiawan di kampusmu perlu disadarkan. Pengetahuan tetap perlu disuarakan walaupun menguntungkan pihak tertentu. Untung dan rugi adalah niscaya dalam politik. Bukan berarti dapat menjadi dasar “kebenaran tidak diucapkan”.
Jika pun terjadi, pihak yang diuntungkan dari sikap kampusmu, ternyata juga pihak yang jahat. Kemudian, mereka menang secara politik, ya itu juga tetap tanggung jawab pendidikan tinggi. Kampus mesti berperan kembali dalam memberikan kritik. Begitu seterusnya, sebab kampus adalah medium diutarakannya pengetahuan sebagai kontrol dan arah politik.
*Penulis adalah Penanggung Jawab Dar Al Falasifah Institut dan Sekretaris Umum Lakpesdam PCNU Jember
*Artikel ini merupakan pendapat pribadi dari penulis opini, Redaksi Agitasi.id tidak bertanggungjawab atas komplain apapun dari tulisan ini.