Agitasi.id – Masa PPKM (pelaksanaan pembatasan kegiataan masyarakat) yang terus mendapatkan masa perpanjangan dari pemerintahan pusat menjadi dilematika tersendiri bagi bupati jember, sebagaimana kita ketahui instruksi presiden mengenai perpanjangan pasa PPKM yang terus berkelanjutan tentu saja dapat memengaruhi kinerja bupati dalam merealisasikan program kerja yang sering digaungkannya dalam masa pilkada di tahun 2021 lalu.
Seperti 7 program unggulan bupati jember dari pemberian 25.000 beasiswa, pemberian insentif guru ngaji, pembukaan lapangan kerja, menjadikan jember sebagai pusat komoditi pertanian, penyejahteraan pelayan pesisir, maupun pembentukan program kerjanya berupa smart village/Desa Cerdas Mandiri. Rasanya belum ada program unggulan tersebut yang sudah terealisasikan oleh bupati yang sering disebut sebut sebagai orang paling kaya dijember itu.
Terlebih lagi masalah Jember yang kerap kali dikatakan bupati dalam benar-benar kampanyenya yaitu bahwa Jember, merupakan kabupaten termiskin ke 2 di jawa timur yang berjumblah sekitar 180 ribu orang miskin dikabupaten berjuluk kota phandalungan ini, tentunya sebagai orang terkaya di jember seharusnya sangat mudah bagi bupati hendy untuk memahami apa dan bagaimana agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, meskipun nyatanya sampai sekarang tidak ada apa apa terkait perealisasian janji janji kampanye waktu lalu ataupun pengentasan kemiskinan itu sendiri.
Apabila kita mengingat lagi janji-janji bupati pun sempat mengatakan bahwa jalan di kabupaten jember 54 persen sudah rusak berat, insfratruktur yang rusak diperkirakan sudah sepanjang 970 KM dicanangkan akan selesai total selama 7 bulan masa kepemimpinannya dengan anggaran 1,5 triliun. Sebagaimana yang di kutip dari media RRI dalam wawancaranya dengan bapak hendy pada 28 januari 2020 beliau mengatakan. “Kondisi jalan yang rusak akan berdampak pada roda perekonomian, terutama dari hasil panen para petani di Jember yang mayoritas 70 persen bekerja disektor pertanian juga terhambat waktu perjalanannya dari Desa kota”.
Kita dapat merasakan sendiri sekarang meskipun masih belum 7 bulan sampai janjinya tapi kita ketahui bersama bagaimana peliknya infrastruktur di Jember. Sebagai contoh sepanjang jalan depan JSG, ruas jalan lampu merah ambulu sampai desa pontang, areal jalan sekitar galaxy-tempurejo dan banyak lagi jalan jalan di kabupaten jember yang jauh dari kata bagus. Memang, jika kita mau mendeskripsikan lagi janji janji baliau pada masa kampanye sampai sekarang masih banyak hal hal yang perlu dilakukan.
Kita ketahui bersama semenjak dilantik pada 2 februari lalu bahkan banyak sekali permasalahan atupun kontroversi yang ditimbulkan oleh bupati satu ini. Dari pewacanaan pemindahan kantor pemerintah hingga masalah tambang pasir di daerah kepanjen yang kali ini sedang diadvokasi oleh salah satu ormek (organisasi mahasiswa ekstra) dijember. Secara analoginya hal hal yang dilakukan bupati kita (bagi Warga jember) seperti menyimpang dari apa yang sudah diwacanakan pada masa kampanye maupun pada awal awal pelantikannya sebagai bupati jember. Seperti realisasi beasiswa 25.000 mahasiswa, pemberian bantuan bagi guru ngaji, dalam hal infrastruktur, dan banyak lainnya. Janji manis bupati bahkan dalam hal menyejahteraan kaum nelayan dengan adanya tambang pasir dikepanjen malah seakan-akan menyesengsarakan para nelayan dari pada penyejahterakan.
Ya, dari seabrek janji manis yang telah diberikan bupati kita pada saat kampanye itu, tentu saja bupati sudah melaksanakan kinerja nya sebagai bupati semaksimal mungkin bagaimana caranya agar jember bisa lebih baik atau keluar dari keterpurukan yang dijalaninya.
Tetapi apalah daya dimasa pandemi sekarang kebijakan birokrasi yang ditimbulkan memang membuat pusing kepala. Kebijakan kemerintahan pusat terkait memutus rantai penyebaran kovid-19 telah membuat kelabakan semua tataran birokrasi tidak terkecuali bupati jember (hendy siswanto). Covid-19 yang masuk keindonesia dan ada di indonesia bahkan sebelum bupati jember sekarang ada(dilantik) membuat carut marutnya perekonomian nasional maupun daerah.
Dari kebijakan PSBB hingga PPKM sekarang masih belum saja dapat memutus mata rantai penyebaran virus impor yang berasal dari cina ini, mungkin hal ini yang menjadikan semua program kerja yang di gadang gadang oleh bupati jember tidak segera teralisasi secara nyata dan komprehsif. Karna apabila kita melihat latar belakang bupati sebagai orang terkaya di kabupaten jember ini tentu saja beliau dirasa cukup mampu mengentaskan kemiskinan jember yang katanya kabupaten termiskin kedua se jawa timur dengan total kurang lebih 180 juta orang miskin ini. Tapi apalah daya pandemi yang tak segera usai akan menjadikan kemiskinan tak kan selesai. Apalagi dengan terus diperpanjangnya masa masa pembatasan dengan pengistilahan dan kebijakan masa pandemi yang seabrek dari birokrasi yang ada.
Tetapi, hal ini tidak bisa selalu dijadikan alasan bagi jember untuk bergerak menyongsong kemajuan di masa mendatang, meskipun pandemi bukanlah hal yang boleh disepelekan tetapi penyelesaian perekonomian juga merupakan kewajiban pemerintahan. Ditakutkan meskipun kita tidak mati ketularan nanti bisa mati kelaparan, harus ada kesinambungan antara penyelesaian penularan virus korona dan pengentasan kemiskinan dari pemerintahan. Agar semua program program bupati tercinta kita bukan hanya menjadi janji janji manis saja dengan alasan pantemi yang tak kunjung usai ini, tapi menjadi kerja kerja nyata dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terlepas dari semua itu, semua elemen pemerintahan maupun masyarakat umum harus bersama sama menjadikan jember lebih baik lagi. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mematuhi segala peraturan pemerintah yang dirasa itu baik dan dapat memajukan kabupaten jember, dan pemerintah pun baik legislatif maupun eksekutif diharuskan mencari solusi agar pandemi ataupun ekonomi dapat terrkendali dan tertata secara rapi. Toh percuma juga selamat terhadap pandemi tapi terlilit oleh kemalangan ekonomi. Jangan hanya memberi bantuan tampa ada tindak lanjut berkepanjangan dari bantuan yang ada, nanti rakyat (tuman ngemis). Atau hanya bergulir dalam kebijakan diperpanjang atau tidaknya masa PPKM.