BELAJAR DARI MAMA ALETA BAUN: PEREMPUAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

AGITASI.ID – “Isu Lingkungan adalah isu feminis”, argument tersebut sangat valid karena tidak ada permasalahan lingkungan yang tidak berhubungan dengan perempuan.

Beberapa tahun terakhir, kita melihat masalah kerusakan lingkungan yang ramai diliput oleh media, dan gerakan ecofeminisme justru banyak dipelopori oleh perempuan indonesia. Kemudian menjadi menarik karena bertahun-tahun lamanya degradasi lingkungan hanya dipemrakarsai oleh organisasi lingkungan Indonesia, seperti: WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); GRAPESDA (Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam); Forum Hijau Indonesia; dll. Beberapa tahun terakhir, dapat kita lihat bahwa perempuan mulai unjuk gigi dan memainkan peranannya yang penting di berbagai kasus lingkungan.

Interseksionalitas isu gender dan lingkungan hidup dalam masyarakat Indonesia merupakan topik yang kompleks dan penting serta memerlukan kajian. Banyak pengakuan mengenai bagaimana dinamika gender, permasalahan lingkungan hidup yang bersinggungan dan berdampak satu sama lain di masyarakat Indonesia. Yang terpenting dan perlu dipertimbangkan adalah bagaimana dampak degradasi lingkungan terhadap perempuan secara khusus, dan perubahan iklim yang tidak proporsional. Mayoritas perempuan penyandang status ibu rumah tangga, yang sudah pasti bersentuhan langsung dengan dapur, tentu sangat bergantung pada sumber daya alam untuk melengkapi isi kulkas yang belum tersedia.

Oleh karena itu, mereka seringkali menjadi garda depan dalam permasalahan lingkungan hidup, dan memiliki pemahaman mendalam mengenai dampak langsung perubahan iklim terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Namun, suara perempuan acap kali dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan solusi lingkungan. Adanya fenomena marginalisasi tersebut, mampu melanggengkan kesenjangan gender dan memperburuk degradasi lingkungan. Berangkat dari interseksionalitas, sejarah kemudian mengingatkan kita sebagai manusia yang banyak tidak tahunya.

Kalau India memiliki Chipto, Indonesia memiliki sosok Mama Aleta Baun asal NTT (Nusa Tenggara Timur), beliau merupakan aktivis lingkungan untuk hak-hak masyarakat adat penentang penambangan marmer di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, indonesia juga punya Wilfrida Lalian, yang berdiri lantang untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman pertambangan, hal yang serupa juga dilakukan oleh ibu Sukinah yang dijuluki sebagai “Ibu Bumi (perempuan kendeng dan jalan panjang mencari keadilan)”. Sangat disayangkan apabila gerakan ecofeminisme berhenti begitu saja setelah misi sudah sampai tujuan. Layaknya resep menu sarapan yang tidak ada habisnya diganti dan ditambah, sudah semestinya gerakan ecofeminisme menjadi bagian dari warisan untuk perempuan Indonesai. Ingat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, dan tidak sedikit kasus eksploitasi alam terjadi diberbagai belahan Daerah.

Baca Juga :  PBNU Mencopot Kiai Marzuki dari Jabatan Ketua PWNU Jatim Tanpa Sepengetahuannya

Mama Aleta, Wilfrida dan Sukinah adalah aktivisme ecofeminis jauh beberapa tahun lamanya. Berbeda dengan tahun 2023, yang katanya perempuan sudah mulai memainkan perannya terhadap isu lingkungan, namun sampai saat ini isu-isu lingkungan belum juga ditoleh. Jangan sampai argument “perempuan hanya mahir melengkapi rak gincu” kembali berlaku.

Ada banyak kasus lingkungan yang ramai diliput oleh media baru-baru ini, mulai dari eksploitasi alam di Kalimantan selatan; Hannover Messe 2023 yang tidak ramah lingkungan; dan lain-lain. Nasib lingkungan yang mengalami degradasi, secara signifikan berdampak buruk terhadap kelompok perempuan. Mengapa? Karena peran mereka sebagai pengasuh utama, pengumpul sumber daya alam, dan pekerja pertanian. Sudah sepantasnya perempuan bersuara, dan sudah sewajarnya perempuan ikut andil melindungi lingkungan dari tangan-tangan perusak yang selalu berdalih “kemajuan ekonomi”.

Masalahnya, nasib perempuan dan lingkungan indonesia tidak jauh berbeda, sama-sama dipinggirkan demi kepentingan negara. Bayangkan saja, saat ini Indonesia hanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi sampai mengorbankan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan. Meja makan yang tiap harinya empat sehat lima sempurna murni hasil alam, bak mandi yang tidak pernah surut airnya, bahkan anak cucu yang cerdas usai konsumsi ikan sashimo, kini terbilang sulit didapat karena menyurutnya wilayah lingkungan. Kalau ditanya “bagaimana nasib kami yang bergantung kepada alam bapak?” Jawabnya “indonesia bisa import”, itu makanan, lalu hak tanah, air dan sumber daya alam yang tidak bisa diimport bagaimana?. Miris!

Ikhtiar untuk mengatasi dampak degradasi lingkungan terhadap perempuan di indonesia. Sudah semestinya pemerintah aware melalui lensa interseksionalitasnya, bahwa degradasi lingkungan sangat berkaitan dengan sistem patriarki dan kapitalisme, tidak hanya mengeksploitasi alam, tapi juga menindas perempuan. Harapannya, pemerintah mampu menyediakan platform agar suara mereka didengar, pengetahuan dan keterampilan unik mereka dihargai serta dimanfaatkan dalam upaya mitigasi dan adaptasi kerusakan lingkungan. Lebih jauh lagi, dengan mengadvocasi kesetaraan gender dan keadilan lingkungan, ecofeminisme menentang adanya kebijakan atau sikap yang melanggengkan marginalisasi perempuan. Untuk mencapai keadilan lingkungan, ecofeminisme harus dilancarkan dan diperankan oleh perempuan secara terus-menerus. Bahkan kalau perlu, ecofeminisme harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan rencana aksi. Memastikan bahwa perempuan dilibatkan sebagai mitra setara dalam proses pengambilan keputusan dan hak-hak mereka atas tanah, air, serta sumber daya alam yang wajib dilindungi. (*)
Penulis: Ronven Apriani

Baca Juga :  SRIKANDI AKADEMISI dan AKTIVIS , RAIH GELAR DOKTOR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *