Antara Kebijakan Pemerintah dan Hilangnya Moral Terhadap Masyarakat Perekonomian Menenggah ke Bawah

AGISTASI. ID – Dinas Sosial yang tidak lama ini menetapkan suatu kebijakan peletakan stempel atau stiker “Keluarga Miskin” bagi setiap warga yang menerima bantuan social, dengan berdalih bahwa hal tersebut memudahkan petugas badan pusat statistik melakukan pemeriksaan data keluarga miskin, ternyata berdampak buruk bagi martabat penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial kota Surabaya Anna Fajriatin misalnya, juga menyampaikan bahwa penempatan stiker dilakukan dengan bantuan pengurus lingkungan RT, RW, aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan serta aparat TNI dan Polri. Ada beberapa pihak yang menerima penempelan stiker keluarga miskin dan ada juga yang menolaknya. Dari hasil data adanya beberapa kelompok elemen masyarakat yang menolak, Anna mengatakan secara otomatis jika menolak, mereka tidak mendapat bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga di periode selanjutnya warga tersebut akan di usulkan penghapusan dari keluarga miskin.
Kurang tepatnya kebijakan dinas sosial itu mengakibatkan dampak negatif bagi setiap masyarakat penerima bantuan. Karena yang menjadi dasar dari ketidaktepatan tersebut memicu suatu kontradiksi faham dari berbagai elemen Masyarakat serta hilangnya bentuk moral pemerintah. Adanya stiker tersebut mengakibatkan ketidak nyamanan keluarga, hilangnya harkat martabat keluarga dan hilangnya kesemangatan kepala rumah tangga dalam mencari nafkah, toh walaupun pada hakikatnya mereka masih mampu dalam mencari nafkah.

Kebijakan demikian sangat tidak tepat alias tak bermoral, bagi mereka yang mengambilnya tidak sedikitpun merasa senang tapi mereka merasa terpaksa akan apa yang telah mereka ambil karna kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin menjelit
Usai stiker terpasang, apakah pemerintah menjamin akan adanya perubahan pada setiap masyarakat yang telah ia beri tanda stiker tersebut ?, dan apakah di periode selanjutnya mereka akan mendapatkannya lagi ?. ataukah kebijakan ini hanya sebagai alat berpolitik belaka supaya mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat. hal hal inilah yang harus kita waspadai agar pemerintah tidak hanya membuat dan memutuskan kebijkan secara serta merta , akan tetapi keharusan bagi pemerintah untuk turun langsung pada masyarakat supaya tau apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi ketidak harusan dalam membuat atau menentukan kebijakan.

Baca Juga :  PENGUSAHA WARUNG KOPI HAMPIR SAMA NASIBNYA SEPERTI BANDAR JIKI, KETAR-KETIR TAKUT PATROLI

Dalam setiap aspek kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah akan di tagih dampaknya bukan hanya sekedar wacana ataupun retorika belaka. Dengan adanya hal sedemikian, rupanya masyarakat berhak menilai atas apa yang telah pemerintah perbuat atas kebijakannya. Bukannya lari dan bersembunyi ketika masyarakat menagih janji-janjinya. menjadi keharusan masyarakat untuk lebih teliti dan bijak dalam setiap keputusan kepusan yang di buat oleh pemerintah, supaya tiada angka kerugian dalam kebijakan yang telah dibuat. Saran Penulis, kebijakan stiker keluarga miskin harus segera di revisi kembali agar masyarakat lebih kondusif dalam menerima segala bentuk bantuan- bantuan yang datang dari pemerintah dengan lapang dada dan tiada kontradiksi pemahaman dalam masyarakat. (*)

Penulis: Ilham Juniardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *