Akhirnya, Kabinet Jokowi Kocar-Kacir

AGITASI.ID – Penuntasan janji politik presiden Jokowi mengalami masa krusial di akhir periode masa jabatannya. Segala kegiatan subtantif negara akan diselesaikan presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya. Kabinet Indonesia Maju tentu membantu Jokowi dalam menjalankan seluruh visi dan misinya dalam melaksanakan pembangunan. Namun, sejak menuju akhir kepemimpinan Jokowi banyak sekali kontroversi yang menguak di media, kondisi ideal yang selama ini dibangun dihempaskan begitu saja oleh kekuasaan jokowi.

Hasrat besar untuk terus melanggengkan kekuasaan, dengan mendorong anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang membuat Jokowi tidak maksimal dalam meyelesaikan janji-janji politiknya di akhir masa kepemimpinan. Alih-alih menyelesaikan masa kepemimpinan dengan baik dan menuai sejarah baru, jokowi kini disibukkan dengan mengawal kampanye Prabowo – Gibran pada Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

Permasalahan tersebut menjadi melebar pada jajaran kementrian yang menjadi pembantu Jokowi menjadi tidak fokus dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ada menteri yang setuju, dan sibuk membantu presiden memenangkan anak-anaknya, ada juga sejumlah menteri yang terganggu dengan dinasti politik Jokowi.

Tertanggal 1 Februari 2024 Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Yang menjadi triger kemunduran mahfud MD adalah ungkapan presiden bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum Pasal 299. Tentu hal tersebut bersebrangan dengan program yang akan dijalankan mahfud MD sebagai menteri Menkopolhukam yakni membuat satgas netralitas ASN dan aparat yang akan dikomandoi oleh sesmenkopolhukan.

Baca Juga :  Drama Pro-Kontra Pengadilan Rakyat

Namun Mahfud MD memiliki banyak petimbangan selain dari dirinya ada juga dari orang-orang sekitarnya. Pertimbangan ketua partai koalisi PDIP seperti Hari Tanoe (Ketua Umum Perindo), dan Oesman Sapta Odang (Ketua Umum Hanura) tidak setuju jika Mahfud MD mengundurkan diri dari Menkopolhukam, dikahwatirkan akan banyak kecurangan terjadi di dalam istana kepresidenan menuju Pemilu 2024. Disisi lain mahfud juga ingin menyelesaikan tugasnya yakni satgas BLBI dan UU Mahkamah Konstitusi tentang pengurangan batas usia capres-cawapres  yang akan direvisi.

Setelah putusan MK tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yang putusan tersebut lebih memihak kepada Gibran (putra Presiden Jokowi) itu semakin memanas bukan hanya dikalangan masyarakat, namun di jajaran kementrian pun menjadi pembahasan. Keresahan putusan MK membuat beberapa jajaran kementrian khawatir digiring untuk menjadi pendukung paslon anak dari presiden jokowi.

Dari hal tersebut ada beberapa menteri yang ingin mengundurkan diri ditengah hiruk-pikuk permasalahan ini, yakni menteri keuangan Sri Mulyani yang diduga selalu ditekan Jokowi perihal penyaluran bansos. Retno Marsudi yakni Menteri Luar Negeri, Basuki Hadimuljono Menteri PUPR, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan, Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM dan menteri-menteri dari partai PDIP yang siap untuk mundur.

Pembahasan lebih lanjut tentang kemunduran Mahfud MD ada sedikit faktor elektoral untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai wakil presiden. Yang lebih banyak adalah mendorong efek sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi. Hal tersebut menjadi efek untuk menggerus suara 02 sebagai representatif paslon yang di dukung oleh Jokowi. Sehingga, masyarakat luas akan menilai bahwa kinerja Jokowi diakhir masa pemerintahannya tidak lagi ideal dalam menyelesaikan persoalan subtantif negara. Itulah stretegi politik yang dilakukan mahfud MD dalam detik-detik menuju Pemilu 2024.

Baca Juga :  Surat Terbuka Terdesaknya Masyarakat Sekitar UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Sedikit pembahasan tentang Sri Mulyani yang memiliki rencana mundur bersamaan dengan Mahfud MD, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi namun disampaikan secara ekplisit bahwa presiden menolak kemunduran Sri Mulyani karena menteri keuangan menjadi hal yang paling riskan jika sampai menterinya mundur. Dikhawatirkan oleh para pengusaha jika menteri keuangan mundur maka akan menyebabkan ekonomi goncang, terjadi anjloknya harga Rupiah, sentimen pasar menjadi negatif jika seorang menteri keuangan mundur dari jabatannya. Apalagi Sri Mulyani dianggap sebagai tokoh berpengaruh bukan hanya di Indonesia namun juga Internasional yakni sebagai  mantan managing director. Bahkan orang-orang diluar negeri memiliki trust bahwa yang mewakili pemerintahan Jokowi adalah Sri Mulyani.

Sri Mulyani dan Retno Marsudi yakni Menteri Luar Negeri memiliki strategi yang sama dalam meminimalisir adanya tekanan tugas menuju Pemilu 2024 ini. Mereka memilih untuk bertugas diluar Jakarta, sehingga tidak terlalu menjadi beban saat menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disaat bersamaan, banyaknya tekanan dari beberapa lembaga pendidikan yang mendeklarasikan Indonesia krisis Demokrasi dan Netralitas Kepala Negara dipertanyakan juga sedang berlangsung. Hal ini menandakan bahwa Jokowi memang sedang tidak dikehendaki lagi kepemimpinannya sekalipun berada pada detik-detik lengserknya Jokowi sebagai kepala negara. Seyogyanya, sebagai kepala negara selama 2 periode berlomba untuk mencetak sejarah yang baik agar terkenang baik sepanjang masa oleh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia diakhir masa kepemimpinannya. Pada nyatanya jokowi melakukan manuver politik yang tidak disangka-sangka untuk terus melanggengkan tahta kekuasaannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *