Jember, agitasi.id – Tidak seperti biasanya di bioskop atau di televisi, belakangan ini musim nobar film yang diproduksi oleh media Watch doc. Film dokumenter ini berjudul KPK The Endgame (Ronde terakhir melawan korupsi). Suasana khusuk dan hikmat terasa pada malam itu, ditambah turunnya sedikit gerimis membuat seisi ruangan merasakan dingin. Risau, kesal, prihatin, dan sedikit emosi, seperti yang dirasakan salah satu mahasiswa STAIN Jember (sekarang bertransformasi menjadi UIN KHAS JEMBER), Fikri ketika menonton film KPK Endgame.
Acara nobar yang diagendakan Agitasi.id ini cukup menarik perhatian. Sebab bukan hanya sekedar nonton film bersama, melainkan dilanjut dengan diskusi untuk mengupas dan membedah film KPK endgame setelah Nobar.
Film yang dimotori Dandy Laksono merupakan salah satu karya menumentalnya. Film dokumenter yang menguak tuntas konflik masalah hangat yang ada di KPK baru-baru ini. Mula-mula kebijakan baru yang dikhususkan pegawai KPK yang dalam hal ini adalah TWK sangat menuai polemik. Pasalnya pegawai KPK harus melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjamin integritas semua pegawainya. Alhasil 75 dari pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes tersebut. Dari pegawai yang tidak lulus 24 pegawai perlu dibina dan siasanya tidak tertolong, artinya mereka diberhentikan.
Untuk memberantas korupsi, KPK resmi didirikan pada tanggal 29 Desember 2003. Sebelumnya pada 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Lembaga yang lahir dari buah kandung reformasi kini dengan adanya 75 anggota keintegritassannya diragukan. Sungguh KPK sedang mengalami masa-masa sulitnya.
Sebagai narasumber dalam acara ini, Dinda menyatakan “awal anomali KPK sudah sejak diresmikannya revisi UU KPK, dengan adanya pelbagai pasal yang cacat dianggap akan melemahkan peran KPK sebagai lembaga independen. Setelah undang-undang baru diberlakukan KPK akan pincanag dalam menjakankan tugasnya. Kalau sebelumnya, untuk melakukan oprasi tangkap tangan (OTT) cukup mudah, dengan aturan baru ini membuat lambat sebab ada syarat prosedural yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Kalau subelumnya untuk melakaukan OTT pada tersangka koruptor tanpa babibu, langsung tangkap tanpa prosedur ini itu. Kalau dulu KPK jalan dengan gigi lima, sekarang hanya jalan dengan gigi dua atau bahkan satu. Artinya cukup lambat, selow, dan santayan dalam menindak kejahatan korupsi.
“Musuh KPK telah belajar dari banyak peristiwa. Setelah kalah beberapa kali, misalnya kasus cicak VS buaya yang terhitung sampai jilid tiga. Solusi akhir dari upaya pelemahan KPK sampai hari ini, dengan memasukkan racun pada internal KPK tersendiri. Baik dari revisi UU KPK hingga menitipkan orang untuk menjadi pimpinan KPK. Tentu semua itu bermotif untuk melemahkan KPK,” tegas Adi selaku narasumber bagian dari Aliansi Jurnalis Independen.
Akhir dari acara Diskusi membedah film KPK Andgame bersepakat bahwa mengecam dan menolak selaga hal dan upaya pelemahan KPK dalam melaksanakan penumpasan korupsi.
KPK dan segala tetek bengek yang ada didalamnya penting kita ketahui bersama. Sebagai warga yang peduli pada tindak pidana korupsi yang ada di indonesia. Tidak bisa dipungkiri kita generasi milenial yang nantinya akan menjadi penerus. Cita-cita besar bangsa dalam genggaman kita. Akan Koruptorkah kita nanti?.

Pewarta : Riyadi Muhammad
Editor : Erisha Najwa Himaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.